LEGIONNEWS, MAKASSAR — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel terus berbenah guna menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, salah satu pembenahan yang dilakukan adalah mengganti pengurus partai hingga pada tingkatan kecamatan dan kelurahan/desa di Sulsel. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel DR. IR. Affandy Agusman Aris mengatakan sedikitnya 90 persen pengurus PSI
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Setelah keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, sistem politik demokrasi di Indonesia berubah menjadi lebih baik meskipun hingga saat belum mencapai titik sempurna. Dalam sistem politik demokrasi, setiap warga negara berhak mengungkapkan pandangan dan tujuan yang masih sejalan dengan ideologi nasional. Namun, biasanya setiap warga negara memiliki pandangan, sikap, dan orientasi politik yang beragam. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan keberagaman di antara banyaknya perbedaan, negara Indonesia menerapkan sistem multipartai untuk mewadahi berbagai pandangan dan ideologi politik masyarakatnya. Untuk itu, partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang terorganisir, serta para anggotanya memiliki ideologi, pandangan, dan tujuan yang serupa. Tujuan mereka biasanya diraih melalui jalur konstitusional dengan menjadi pemenang dalam pemilihan umum untuk memperoleh kekuasaan dan dimanfaatkan sebagai jembatan untuk dapat menerapkan kebijakan yang sudah mereka rancang. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah agar terciptanya komunikasi dua arah, dari bawah keatas dalam menyampaikan dan merumuskan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah sebagai usulan kebijakan yang selanjutnya akan diproses menjadi kebijakan. Demokrasi dikenal sebagai sistem politik yang menempatkan suara rakyat sebagai kedaulatan negara. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas demokrasi, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang seluruh anggotanya berasal dari berbagai partai politik yang berbeda dan dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik tidak hanya mementingkan cita-cita dan kepentingan kelompoknya saja, tetapi harus mementingkan cita-cita dan kepentingan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan sistem multipartai, Indonesia memiliki banyak partai politik dengan beragam ideologi yang berbeda. Namun, sangat disayangkan dengan hadirnya berbagai partai politik tidak menjamin nilai demokrasi benar-benar dijalankan dengan semestinya. Dilansir dari lama yang menampilkan hasil riset indeks demokrasi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit EIU, Indonesia menempati peringkat ke-52 dan mendapatkan skor 6,71 untuk indeks demokrasi. Skor tersebut dinilai stagnan jika dibandingkan indeks demokrasi tahun lalu dengan skor yang sama persis. Sangat disayangkan, dengan skor yang diperoleh, Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat flawed democracy menurut Economist Intelligence Unit. EIU mengatakan bahwa mayoritas negara yang termasuk dalam demokrasi cacat sudah menerapkan sitem pemilu yang adil dan bebas. Akan tetapi, negara-negara tersebut memiliki masalah fundamental seperti tingkat korupsi yang tinggi, elit politik yang anti kritik, tingkat kebebasan pers yang rendah, kinerja pemerintah kurang optimal, serta partisipasi politik masyarakat yang lemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh permasalahan tersebut pernah dan sedang terjadi di Indonesia. Maka tidak heran jika negara Indonesia diklasifikasikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Jika masalah-masalah tersebut tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti, kemungkinan besar kondisi politik dan pemerintahan di Indonesia semakin tidak stabil yang juga akan berpengaruh pada tingkat indeks demokrasi yang akan terjun bebas. Fakta bahwa Indonesia menempati peringkat ke-52 dan masuk kedalam kelompok negara dengan demokrasi cacat, membuktikan bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik dan masih banyak oknum-oknum yang bersentuhan langsung dengan politik pemerintahan yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Kecurangan yang dilakukan seperti korupsi, nepotisme, manipulasi pemilu, dan hal-hal semacam itu tidak hanya merugikan rakyat tetapi dapat mengancam demokrasi. Kondisi demokrasi yang belum stabil, menuntut partai politik untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan fungsi-fungsinya. Partai politik memiliki beberapa fungsi yang jika dilakukan dengan maksimal akan mendorong efektivitas demokrasi di Indonesia. Fungsi partai politik tidak hanya sebagai sarana komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah saja. Partai politik memiliki fungsi untuk menjalankan sosialisasi politik sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengenal sekaligus memahiami ideologi, nilai-nilai politik, sikap, dan etika politik dalam negara yang ditempatinya. Fungsi ini mencakup proses pewarisan nilai-nilai dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pendidikan politik harus sudah dilakukan sedari dini dengan diterapkan dalam kegiatan maupun kelembagaan. Dalam hal ini partai politik dapat memaksimalkan fungsinya dengan melakukan Kerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti lembaga pendidikan formal dan informal, channel televisi, radio, dan media massa. Selain itu, partai politik dapat membuat kegiatan sosialisasi politik dengan dipenuhi inovasi kreatif agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat tertarik untuk ikut politik yang biasa dilakukan di sekolah tidak selalu dalam bentuk formal, tetapi dalam bentuk informal sepeti kegiatan upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin. Partai politik juga dapat melakukan kunjungan ke setiap sekolah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka mengenalkan politik ke para siswa agar kelak mereka tidak buta politik ketika sudah lebih dewasa. Partai politik juga dapat membuat semacam konten edukasi dengan desain grafis yang kreatif dan menarik untuk diunggah di sosial media. Konten yang dipenuhi unsur kreativitas dapat meningkatkan dorongan masyarakat untuk membaca. Fungsi sosialisasi dan pendidikan politik dapat membantu dalam peningkatan identitas nasional sekaligus menumbuhkan integritas partai politik memiliki fungsi dalam proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya Ramlan Surbakti, 1992. Pembentukan organisasi-organisasi massa yang ikut melibatkan berbagai golongan seperti buruh, petani, pemuda, mahasiswa, dan golongan lainnya dapat menjadi kesempatan dalam memperluas cakupan partisipan politik. Rekrutmen politik menjadi jaminan keberlangsungan partai, sekaligus menjadi salah satu jalan dalam memilih calon pemimpin yang akan diusung dalam pemilihan umum baik sebagai calon presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif. Kader partai yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan menjadi penentu efektivitas sistem politik demokrasi. Wakil rakyat yang Amanah akan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Sebaliknya, wakil rakyat yang tidak Amanah akan lebih mementingkan kepentingan partainya. Maka dari itu, fungsi ini menuntut partai politik untuk menciptakan kader-kader partai yang kompeten, berintegritas, dan dapat melakukan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat. Perbedaan pendapat dan persaingan sudah menjadi hal yang wajar dalam negara demokratis dengan pola pikir masyarakatnya yang terbuka. Akan tetapi, Indonesia dihuni oleh masyarakat yang sangat heterogeny dengan perbedaan yang beragam. Perbedaan tersebut mencakup banyak golongan, mulai dari budaya, etnis, ras, suku, status sosial, status ekonomi, dan agama akan mudah sekali terpancing konflik. Untuk itu partai politik memiki fungsi sebagai pengatur konflik. Partai politik dipercaya untuk mengatur berbagai bentuk perbedaan pendapat untuk meminimalisir akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi. Jika fungsi ini tidak berjalan dengan optimal, akibatnya akan mengancam sistem demokrasi di Indonesia yang kemungkinan semakin tidak stabil dan cepat atau lambat integrasi nasional akan hancur. Maka dari itu, sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik harus mencari cara untuk dapat mengendalikan konflik yang terjadi di masyarakat. Cara yang dapat dilakukan seperti membangun komunikasi dan musyawarah untuk mencari benang merah antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Meskipun tidak mencapai win-win solution, tetapi dengan dilakukannya musyawarah akan menemukan titik penyelesaian berupa keputusan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi, konflik dan permasalahan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Jika masalah yang sedang dan akan terjadi tidak cepat dicegah dan tidak segera ditangani, cepat atau lambat demokrasi di Indonesia akan hancur. Maka dari itu dibentuklah partai politik beserta fungsi-fungsinya yang diharapkan dapat menjaga stabiltas demokrasi. Fungsi-fungsi partai politik diantaranya, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai pengatur konflik di masyarakat. Jika partai politik banyak melakukan kecurangan serta tidak menjalankan fungsinya dengan optimal, justru dapat memperburuk kondisi demokrasi. Maka dari itu, selain pada tujuannya masing-masing, partai politik diharapkan untuk menempatkan integrasi nasional dan demokrasi sebagai prioritas utama. Jika fungsi partai politik terlaksana dengan optimal, tingkat efektivitas demokrasi di Indonesia akan meningkat dan seluruh masyarakat akan hidup dengan sejahtera. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Konsepsidan gagasan untuk menata partai politik sesungguhnya merupakan agenda yang mendesak untuk meredam ketidakstabilan politik. Pembentukan partai politik harus memiliki fungsi dan peran yang mampu menjaga eksistensinya sebagai jembatan penghubung dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
merupakangabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih merupakan partai politik no 1 dan di dikut dengan peroleh suara perempuan sebnyak 3 kursi Partai politik adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk belajar atau jembatan penghubung bagi masyarakat terhadap pemerintahan yaitu dengan partai politik memberikan
Padasistem politik di Indonesia, peran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik formal baik didaerah maupun di pusat. Pada hakikatnya sistem politik merupakan seperangkat interaksi dan abstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai di sebarkan untuk masyarakat. Dan sistem politik di indonesia memiliki sejarah yang panjang yang mana dalam proses
PartaiPolitik merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan dunia pemerintahan. Kenapa demikian? Karena Partai politik merupakan salahsatu komponen penting serta pilar yang harusnya kokoh di negara Demokrasi. Keberpihakannya harus pada rakyat tanpa mengedepankan ego sektoral belaka.
Malang Jawa Timur (ANTARA) - Jembatan Gladak Perak yang merupakan penghubung jalan nasional antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan terputus akibat letusan Gunung Semeru. "Iya betul, kami putar balik kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah saat dikonfirmasi dari Kota Malang, Sabtu.
. 179 349 222 308 275 12 383 80
partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara
